Ada yang tidak beres. Seluruh anggota DPRD Kota Tangerang belakangan tampil serempak sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pemerintahan di 104 kelurahan.
Fenomena yang belum pernah terjadi ini memantik amarah publik. Kelompok Poros Tangerang Solid (PORTAS) menyebutnya sebagai pembajakan terang-terangan oleh lembaga legislatif terhadap ranah kerja eksekutif.
“Ini anggota dewan Kota Tangerang kenapa mengambil alih kegiatan tersebut, ada apa ini?” sembur Hilman Santosa, Ketua PORTAS, kepada wartawan, Senin (23/6).
Dalam negara demokrasi yang sehat, kata Hilman, fungsi legislatif adalah sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan eksekutif.
Tapi yang terjadi di Kota Tangerang justru sebaliknya: para wakil rakyat malah menjelma jadi juru bicara program pemerintah keliling kelurahan, memegang mikrofon, tampil di panggung-panggung formal, sementara publik hanya bisa menonton.
“Sosialisasi kegiatan pemerintah itu cukup RT, RW, dan dinas terkait yang melakukan penyuluhan. Dan ketika dalam kegiatan tersebut anggota dewan jadi narasumber, itu apakah dari permintaan pihak kecamatan atau seperti apa dasar hukumnya,” lanjut Hilman.
Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah menyimpang, penuh konflik kepentingan, dan terindikasi sarat motif transaksional. Dengan nada tajam, Hilman mempertanyakan: apakah ini bagian dari skema “bagi-bagi jatah panggung”, atau lebih parah bagi-bagi honor?
“Ini dewan malah jadi narasumber-nya. Di kelurahan itu kan ada RT, RW, LPM, KNPI, forum OKP dan lainnya. Lah ini kenapa dewan malah jadi narsum-nya. Baru kali ini dewan jadi narsum kegiatan pemerintah,” kecam Hilman.
Menurutnya, publik patut curiga. Di tengah sorotan terhadap transparansi anggaran dan rendahnya kinerja legislasi, keterlibatan penuh dewan dalam kegiatan eksekutif justru menimbulkan satu dugaan besar: legislatif sedang berburu proyek dengan topeng sosialisasi.
“Jangan sampai ada asumsi bahwa anggota dewan Kota Tangerang mencari cuan sampai jadi narsum kegiatan sosialisasi pemerintah,” pungkasnya pedas.(cenks)
